papuabarat.tagarutama.com, Jakarta — Dalam diskusi Catatan Demokrasi yang ditayangkan di salah satu TV swasta nasional, Dr. Gamal Albinsaid menyoroti kebijakan pendidikan alternatif yang lebih manusiawi bagi anak-anak yang dianggap “nakal” atau bermasalah. Ia menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah jawaban yang tepat, apalagi jika diterapkan tanpa dasar bukti ilmiah dan tanpa melibatkan stakeholder pendidikan secara menyeluruh.
“Tugas kita bukan sekadar memberikan kritik, tapi juga menghadirkan solusi,” ujar Dr. Gamal dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, alih-alih menggunakan pendekatan seperti barak militer, yang dibutuhkan adalah ekosistem pendukung (supportive ecosystem) yang mampu memulihkan anak secara holistik.
Dr. Gamal memaparkan empat solusi jangka pendek yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat, antara lain:
- Sistem Pendidikan yang Memulihkan (Restorative Education) – Pendidikan yang membangun empati dan memberdayakan, bukan menghukum.
- Dukungan Psikologis Berbasis Komunitas – Melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam mendampingi anak-anak.
- Reformasi Fasilitas dan SDM Konseling – Meningkatkan kualitas layanan konseling di sekolah dengan SDM yang terlatih dan berempati.
- Pendekatan Relasional – Memulihkan hubungan anak dengan dirinya sendiri, keluarganya, komunitas, hingga masyarakat luas.
Tak hanya reaktif, Dr. Gamal juga mengajukan strategi jangka panjang agar masalah serupa tak terus berulang. Solusinya meliputi:
- Memperkuat Sistem Dukungan Psikososial – Membangun sistem berkelanjutan yang membantu anak-anak tumbuh sehat secara mental dan sosial.
- Pendidikan Karakter Berbasis Empati dan Generosity – Menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian sejak dini sebagai fondasi karakter anak.
Baca Juga : Letjen Kunto Arief Wibowo Dicopot Lalu Dikembalikan: Mutasi TNI Jadi Sorotan
Menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sempat menyuarakan pendidikan ala militer bagi siswa bermasalah, Dr. Gamal memberikan sejumlah rekomendasi:
- Gunakan Evidence, Based Policy, Kebijakan harus berdasarkan bukti ilmiah, bukan sekadar opini atau tekanan politik.
- Libatkan Stakeholder Pendidikan, Semua pihak, mulai dari guru, psikolog, orang tua, hingga siswa, perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
- Perjelas Indikator Anak “Nakal”, Harus ada definisi yang objektif dan terukur agar kebijakan tidak bias dan sewenang-wenang.
- Cegah Stigmatisasi dan Diskriminasi, Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kebijakan yang berpotensi melanggar hak asasi dan masa depan mereka.
“Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat yang membuat anak merasa takut atau terasing,” tutup Dr. Gamal. (TU.01)
