Tulisan Opini Sigit Prafiadi
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang
Di balik hamparan hijau tanah Papua yang kaya akan sagu, umbi-umbian, dan lautan yang penuh ikan, tersimpan ironi pahit. Provinsi yang dijuluki “Bumi Cenderawasih” ini justru berhadapan dengan darurat gizi yang menghantui masa depan generasi mudanya.
Berdasarkan data terbaru, Papua Barat masuk dalam kategori rentan dan agak rentan rawan pangan. Padahal, wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan potensial di Indonesia Timur.
Angka Stunting Masih Tinggi
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat mencapai 24,8 %. Angka ini membengkak di provinsi tetangga, Papua Barat Daya, yang menyentuh 31,0 % jauh di atas ambang batas maksimal 20 persen yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan, Papua Barat Daya tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi keempat di Indonesia.
Stunting atau gagal tumbuh pada anak balita bukan sekadar masalah postur tubuh. Lebih dari itu, ia adalah predator bisu yang mengancam kecerdasan dan produktivitas sumber daya manusia Papua di masa depan.
Ironi di Tengah Kelimpahan
Yang memprihatinkan, wilayah yang masuk kategori rawan pangan ini justru adalah daerah-daerah yang secara alami kaya akan sumber daya. Kabupaten seperti Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Teluk Wondama, yang masuk dalam zona rawan pangan, sejatinya memiliki potensi kelautan dan perhutanan yang luar biasa.
Berdasarkan data SKI 2023, prevalensi stunting di kabupaten-kabupaten tersebut masih memprihatinkan. Kabupaten Pegunungan Arfak mencatat angka tertinggi mencapai 34,7 %, disusul Kabupaten Fakfak 30,5 persen, dan Kabupaten Kaimana 25,7 %. Sementara itu, Kabupaten Manokwari Selatan berada di angka 20,4 %, Teluk Wondama 19,7 %, dan Teluk Bintuni 19,6 %.
“Sagu yang menjadi makanan pokok orang Papua memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan beras, bahkan lebih adaptif terhadap ekosistem lokal,” ungkap seorang akademisi Universitas Papua.
Namun ironinya, masyarakat di pedalaman justru kesulitan mengakses pangan bergizi. Infrastruktur jalan yang rusak dan medan berat membuat biaya transportasi logistik melambung tinggi. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di pedalaman bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan di kota.
Bukan Hanya Soal Ketersediaan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat dalam paparannya pada awal tahun 2025 mengakui bahwa persoalan stunting bersifat kompleks. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, melainkan juga mencakup aspek akses dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat.
Kompleksitas tersebut diperkuat oleh temuan yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di pedesaan Papua memiliki risiko mengalami stunting lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak di perkotaan. Faktor kemiskinan menjadi determinan paling kuat dalam kasus ini, di mana anak dari keluarga termiskin di Papua hampir dua kali lebih berisiko mengalami stunting dibandingkan anak dari keluarga mampu.
Kondisi ini semakin diperparah dengan realitas di lapangan. Seorang petugas kesehatan di Manokwari menjelaskan, “Pangan sebenarnya tersedia di alam, tetapi keluarga miskin di pedalaman sering kali tidak memiliki daya beli untuk mengakses sumber pangan bergizi lainnya. Akibatnya, waktu mereka habis tersita untuk bertahan hidup.”
Gempuran Makanan Instan dan Pernikahan Dini
Ketua Dekranasda Papua Barat, Roma Megawanty, menyoroti pergeseran pola konsumsi masyarakat. Makanan serba instan kini lebih diminati dibandingkan makanan tradisional yang lebih sehat dan organik.
“Anak-anak muda sekarang lebih suka mi instan daripada papeda atau ubi bakar,” ujarnya prihatin.
Kondisi ini diperparah dengan praktik pernikahan dini yang masih marak. Data mencatat, angka pernikahan dini mencapai 45 persen di beberapa wilayah dan menjadi salah satu penyebab utama stunting. Ibu yang hamil di usia terlalu muda belum siap secara fisik dan mental, serta minim pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya.
Jalan Terjal Menuju Generasi Emas
Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai intervensi. Program pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal digagas Pemkot Jayapura bersama UNICEF. Program makan bergizi gratis juga mulai dijalankan di Sorong. Namun, skalanya masih perlu diperluas untuk menjangkau wilayah yang rawan pangan yang telah teridentifikasi.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Papua Barat kembali menunjukkan penurunan menjadi 18,9 %. Penurunan ini tercatat di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Meski demikian, angka nasional stunting Indonesia berdasarkan SKI 2023 masih berada di 21,5 persen, dengan 23 provinsi di atas rata-rata nasional termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Para pegiat pangan lokal mendesak pemerintah untuk serius melakukan diversifikasi pangan. “Kita harus mengembalikan harga diri pangan lokal. Sagu, keladi, dan ikan adalah kekayaan kita. Jangan biarkan generasi Papua tumbuh kerdil di tanah yang subur,” tegas seorang tokoh masyarakat Papua.
Tanah Papua terlalu kaya untuk melahirkan generasi yang stunting. Dengan pengelolaan ketahanan pangan yang berpihak pada potensi lokal dan pembangunan infrastruktur yang menjangkau pedalaman, harapan melahirkan generasi emas Papua yang sehat dan cerdas masih mungkin diwujudkan.
